Senin, 8 September 2014 | 15:19 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) saat menggelar konferensi pers di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 9 Program Nyata Jokowi-JK jika terpilih sebagai presiden.
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Tim Transisi saat ini tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Kajian itu dilakukan sebelum mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Namun, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berpendapat, sudah tak ada lagi cara lain kecuali menaikkan harga BBM.
"Dalam waktu singkat, subsidi harus dialihkan. Tidak ada cara lain," kata Kalla saat berpidato dalam acara Rembuk Nasional Kebijakan Tata Kelola Migas di Jakarta, Senin (8/9/2014) siang.
Kalla menilai, subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini sudah salah sasaran. Subsidi, kata dia, justru dinikmati oleh masyarakat mampu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika subsidi dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Kalla mengaku sudah mendengar dan mempertimbangkan matang-matang berbagai opsi yang bermunculan.
"Mau ada mobil yang merek tertentu bisa pakai (subsidi BBM), tidak bisa begitu. Itu kan stiker tinggal dicabut saja. Tidak pakai logika cara berpikir seperti itu," kata Kalla.
Dikonfirmasi seusai acara, Kalla enggan terlalu menghiraukan sikap Jokowi dan Tim Transisi yang masih mengkaji berbagai opsi lain. Ia tetap pada pendiriannya bahwa menghapus subsidi BBM adalah suatu keharusan.
"Ah dikaji, itu kan dia saja, enggak ada opsi lain. Subsidi harus dialihkan ke ruang publik," ujar politisi senior Partai Golkar itu.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Ihsanuddin |
| Editor | : Sandro Gatra sumber |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar